Bab 2 : Landasan Nilai dan ideologi
BAB 2
LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI
A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah
Pancasila, sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, bukan sekadar kompromi politik untuk mempersatukan bangsa yang majemuk, melainkan sebuah philosophische grondslag, dasar filsafat yang digali dari nilai-nilai luhur yang telah lama hidup dalam masyarakat Nusantara. Notonagoro (1975) menegaskan bahwa kelima sila Pancasila membentuk satu kesatuan yang sistematis-hierarkis-piramidal, di mana sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dan sumber jiwa bagi keempat sila lainnya. Karakter hierarkis ini penting untuk dipahami sebelum membahas relevansinya dengan ekonomi Islam, sebab ia menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam Pancasila tidak berdiri sendiri secara sekuler, melainkan bersumber dan bermuara pada nilai ketuhanan.
Di sisi lain, ilmu ekonomi Islam dibangun di atas kerangka maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat dalam mengatur kehidupan manusia. Al-Syatibi merumuskan lima tujuan pokok (al-dharuriyyat al-khams): hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta). Auda (2008) kemudian memperluas kerangka ini sehingga mencakup pula tujuan-tujuan sosial seperti keadilan, kesejahteraan, dan pembangunan manusia secara utuh. Ketika kedua kerangka nilai ini didudukkan berdampingan, tampak bahwa keduanya, meski berbeda sumber epistemologisnya, sama-sama menempatkan aspek transenden (ketuhanan/agama), kemanusiaan (jiwa dan akal), dan keadilan sosial (harta dan keturunan sebagai basis kesejahteraan kolektif) sebagai fondasi tata kehidupan bernegara dan berekonomi.
Penting untuk digarisbawahi bahwa titik temu ini bersifat substantif, bukan formal-identik. Pancasila tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama, dan maqashid syariah tidak dirancang sebagai doktrin bernegara sekuler. Namun keduanya bertemu pada level nilai (values), yakni sama-sama menolak paham materialisme murni yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan akhir tanpa mempertimbangkan dimensi spiritual dan keadilan sosial. Justru karena sila pertama menempatkan Ketuhanan sebagai basis, dan bukan menegasikan agama tertentu, Pancasila membuka ruang konstitusional bagi umat Islam Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi, termasuk lembaga keuangan syariah, filantropi Islam, dan etika bisnis berbasis maqashid, tanpa harus mempertentangkannya dengan dasar negara. Dengan demikian, kajian ekonomi Islam dalam konteks Indonesia dapat diposisikan bukan sebagai alternatif yang berhadap-hadapan dengan ideologi Pancasila, melainkan sebagai salah satu perwujudan konkret dari nilai-nilai yang telah termaktub di dalamnya.
B. Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah
Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa harus dilandasi pengakuan terhadap eksistensi Tuhan Yang Maha Esa. Dalam epistemologi ekonomi Islam, prinsip ini bertemu secara langsung dengan konsep tauhid, khususnya tauhid rububiyyah, yakni keyakinan bahwa Allah adalah pemilik dan pengatur mutlak seluruh alam semesta beserta isinya. Naqvi (2003) menyebut tauhid sebagai aksioma pertama dan paling fundamental dalam etika ekonomi Islam, karena dari aksioma inilah seluruh bangunan nilai ekonomi lainnya diturunkan.
Implikasi tauhid terhadap konsep kepemilikan sangat mendasar. Berbeda dengan paradigma kapitalisme yang menempatkan hak milik pribadi sebagai hak asasi mutlak dan tidak terbatas, maupun paradigma sosialisme yang menegasikan kepemilikan pribadi demi kepemilikan kolektif negara, ekonomi Islam mengajukan konsep milkiyyah yang bertingkat. Kepemilikan hakiki dan mutlak (al-milkiyyah al-haqiqiyyah) hanya milik Allah; manusia hanya diberi hak penguasaan dan pemanfaatan (milkiyyah intifa'iyyah) atas harta sebagai bentuk amanah kekhalifahan. Konsekuensinya, hak milik pribadi dalam Islam tetap diakui dan dilindungi, namun bukan tanpa batas: ia terikat oleh kewajiban sosial seperti zakat, larangan menimbun (kanz), larangan riba, dan larangan memperoleh harta melalui cara yang bathil.
Kerangka tauhid ekonomi ini memberi landasan filosofis yang koheren dengan sila pertama Pancasila, sekaligus menjadi kritik konstruktif terhadap dua kutub ekstrem sistem ekonomi modern. Karena kepemilikan bukan mutlak milik individu, maka akumulasi kekayaan yang eksploitatif kehilangan legitimasi moralnya; dan karena kepemilikan pribadi tetap diakui sebagai amanah, maka kolektivisasi paksa yang menegasikan insentif individu juga tidak dibenarkan. Pertanggungjawaban pelaku ekonomi dalam kerangka ini bersifat ganda: horizontal kepada sesama manusia melalui mekanisme hukum dan sosial, dan vertikal kepada Allah melalui mekanisme moral dan spiritual (muraqabah). Dimensi vertikal inilah yang secara khas membedakan etika ekonomi Islam dari etika ekonomi sekuler, dan sekaligus menjadi wujud konkret penghayatan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam ranah muamalah.
C. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Prinsip 'Adl dalam Ekonomi Islam
Sila kedua Pancasila menempatkan keadilan dan keadaban sebagai penanda martabat kemanusiaan. Dalam ekonomi Islam, nilai ini sepadan dengan prinsip 'adl, salah satu maqashid syariah yang paling ditekankan dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam anjuran untuk menegakkan timbangan dengan adil (al-mizan) dan larangan tegas terhadap kezaliman (zhulm) dalam segala bentuk transaksi. Qardhawi (1997) menempatkan keadilan ekonomi sebagai salah satu dari empat pilar utama sistem ekonomi Islam, sejajar dengan kebebasan, pertumbuhan, dan keseimbangan.
Prinsip 'adl dalam ekonomi Islam beroperasi pada beberapa dimensi sekaligus. Pada dimensi kontraktual, ia menuntut kejelasan dan kerelaan dalam setiap akad (mu'amalah), sehingga transaksi yang mengandung gharar (ketidakjelasan berlebihan), tadlis (penipuan), atau ikrah (paksaan) menjadi batal secara syar'i. Pada dimensi distributif, ia menuntut agar hasil dari proses produksi dibagi secara proporsional sesuai kontribusi dan risiko yang ditanggung masing-masing pihak, sebagaimana tercermin dalam skema bagi hasil mudharabah dan musyarakah yang menggantikan relasi debitor-kreditor berbasis bunga dengan relasi kemitraan berbasis keadilan. Pada dimensi ketenagakerjaan, ia menuntut pemberian upah yang layak dan tepat waktu, sesuai hadis yang memerintahkan untuk membayar upah pekerja sebelum keringatnya kering.
Titik temu antara sila kedua dan prinsip 'adl ini menegaskan bahwa ekonomi yang berkeadaban bukanlah ekonomi yang semata-mata efisien secara teknis, melainkan ekonomi yang menempatkan martabat manusia sebagai tujuan, bukan sekadar faktor produksi. Ketika manusia direduksi menjadi sekadar unit tenaga kerja atau konsumen, sebagaimana kecenderungan dalam sebagian model ekonomi konvensional, maka nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tereduksi pula. Sebaliknya, kerangka 'adl dalam Islam, yang berpadu dengan sila kedua Pancasila, menuntut agar setiap kebijakan dan praktik ekonomi diukur bukan hanya dari efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana ia memuliakan martabat manusia yang terlibat di dalamnya.
D. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas
Sila ketiga Pancasila mengandung semangat persatuan yang secara historis diwujudkan melalui nilai gotong royong, sebuah konsep yang oleh Bung Karno disebut sebagai inti dari seluruh sila Pancasila. Gotong royong menekankan kerja sama, saling menanggung beban, dan solidaritas kolektif dalam menghadapi persoalan bersama. Nilai ini memiliki padanan yang kuat dalam konsep ukhuwwah dalam Islam, khususnya ukhuwwah islamiyyah (persaudaraan sesama muslim) yang dalam konteks kebangsaan Indonesia berpadu dengan ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan sebangsa) dan ukhuwwah basyariyyah (persaudaraan sesama manusia).
Dalam ranah ekonomi, ukhuwwah tidak berhenti pada retorika persaudaraan, melainkan diwujudkan melalui instrumen ta'awun (tolong-menolong) yang konkret. Skema pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, misalnya, secara inheren membangun relasi risk-sharing antara pemilik modal dan pengelola usaha, alih-alih relasi individualistik antara kreditor dan debitor yang lazim dalam sistem berbasis bunga. Demikian pula lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, dan baitul maal wat tamwil (BMT) di Indonesia pada dasarnya adalah manifestasi kelembagaan dari ukhuwwah ekonomi, di mana anggota saling menopang melalui simpan pinjam tanpa riba dan pembiayaan berbasis kepercayaan komunal.
Yang menarik untuk digarisbawahi, ukhuwwah islamiyyah dalam ekonomi tidak berhenti pada batas-batas negara bangsa. Solidaritas ekonomi umat dapat dan telah terwujud lintas batas, misalnya melalui distribusi zakat dan bantuan kemanusiaan lintas negara pada saat terjadi krisis atau bencana, jaringan wakaf produktif yang menghubungkan wakif dan penerima manfaat di berbagai wilayah, maupun kerja sama lembaga keuangan syariah internasional dalam pengembangan produk dan standar. Hal ini tidak bertentangan dengan semangat persatuan Indonesia, sebab sila ketiga tidak dimaksudkan sebagai nasionalisme sempit yang eksklusif, melainkan persatuan yang berdiri di atas prinsip kemanusiaan universal sebagaimana ditegaskan dalam sila kedua. Dengan demikian, ukhuwwah islamiyyah dapat dipahami sebagai salah satu bentuk konkretisasi nilai persatuan yang, alih-alih membatasi, justru memperluas cakrawala solidaritas ekonomi bangsa Indonesia ke dalam jaringan solidaritas ekonomi umat yang lebih luas.
E. Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi
Sila keempat Pancasila menempatkan musyawarah dan perwakilan sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan kolektif, dengan hikmat kebijaksanaan sebagai ruh yang menjiwainya. Prinsip ini memiliki akar yang kuat dalam konsep syura yang diperintahkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, baik sebagai perintah kepada Rasulullah untuk bermusyawarah dengan para sahabat (QS Ali Imran ayat 159), maupun sebagai salah satu ciri komunitas mukmin yang urusan mereka diputuskan secara musyawarah (QS Asy-Syura ayat 38). Dalam tradisi pemikiran Islam, syura tidak terbatas pada urusan politik, melainkan mencakup pula urusan-urusan sosial dan ekonomi umat.
Dalam praktik kelembagaan ekonomi syariah kontemporer, prinsip syura ekonomi terwujud melalui beberapa mekanisme. Pada level mikro lembaga keuangan syariah, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap produk dan operasional lembaga merupakan salah satu wujud syura kelembagaan, di mana keputusan tidak diambil sepihak oleh manajemen tanpa pertimbangan kolektif dari pihak yang berkompeten. Pada level koperasi syariah dan BMT, mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan mencerminkan penerapan syura dalam tata kelola ekonomi berbasis kerakyatan. Pada level kebijakan publik, forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan ekonomi juga dapat dipandang sebagai perwujudan modern dari semangat syura.
Penerapan syura ekonomi ini menjadi penting untuk dikontraskan dengan dua kecenderungan yang berlawanan: di satu sisi, pengambilan keputusan ekonomi yang bersifat teknokratis-otoriter, di mana keputusan strategis diambil oleh segelintir elite tanpa keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas; dan di sisi lain, mekanisme pasar bebas murni yang menyerahkan seluruh keputusan alokasi sumber daya kepada mekanisme harga tanpa ruang deliberasi kolektif atas pertimbangan etis dan sosial. Syura ekonomi, sebagaimana kerakyatan dalam sila keempat, menawarkan jalan tengah: keputusan ekonomi tetap mempertimbangkan efisiensi dan keahlian teknis, namun tidak melepaskan diri dari proses deliberasi kolektif yang melibatkan hikmat kebijaksanaan dari berbagai pemangku kepentingan yang terdampak.
F. Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
Sila kelima Pancasila menegaskan cita-cita keadilan sosial sebagai tujuan akhir bernegara, yang dalam ekonomi Islam menemukan padanan operasionalnya melalui instrumen redistribusi kekayaan: zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (yang lazim disingkat ZISWAF). Keempat instrumen ini, meski berbeda sifat kewajibannya, memiliki tujuan bersama yang tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7, yakni agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja (dulatan bayna al-agniya).
Zakat menempati posisi khusus sebagai satu-satunya instrumen yang bersifat wajib, dengan ketentuan nisab dan haul yang terukur, serta delapan golongan penerima (asnaf) yang telah ditetapkan secara eksplisit. Sebagai instrumen wajib, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang built-in dalam sistem ekonomi Islam, sekaligus menjadi mekanisme pencegahan terhadap penimbunan harta (kanzul mal) yang dikecam keras dalam surat At-Taubah ayat 34. Infaq dan shadaqah, yang bersifat sukarela dan tidak terikat nisab maupun golongan penerima tertentu, melengkapi zakat dengan memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi umat untuk berbagi kekayaan sesuai kemampuan dan kehendak masing-masing, sekaligus menumbuhkan kesalehan sosial yang melampaui kewajiban formal.
Wakaf memiliki karakter yang berbeda dari ketiga instrumen sebelumnya karena sifatnya yang abadi (kekal pokok hartanya) dan berorientasi pada manfaat jangka panjang. Perkembangan kontemporer wakaf produktif, di mana aset wakaf dikelola secara profesional untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi mauquf 'alaih, membuka potensi besar wakaf sebagai instrumen pembiayaan sosial-ekonomi jangka panjang, mulai dari pembiayaan pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi umat melalui skema wakaf uang dan wakaf saham. Karim (2007) menekankan bahwa optimalisasi ZISWAF secara terintegrasi dapat menjadi pelengkap kebijakan fiskal negara, mengingat instrumen APBN dan APBD memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Dengan demikian, ZISWAF dapat diposisikan sebagai wujud konkret perwujudan sila kelima Pancasila dalam ranah ekonomi Islam. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah cita-cita yang mengambang secara normatif, melainkan cita-cita yang dapat diwujudkan melalui mekanisme redistribusi yang jelas mekanisme, sasaran, dan pertanggungjawabannya. Ketika dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional, ZISWAF berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan keadilan sosial yang menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila.
00112, 00021, 00024, 00044, 00035,
Komentar
Posting Komentar