Kavita (Vivi)

 # BAB 16: MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR — VISI INTEGRATIF ## A. Falah dan "Masyarakat Adil dan Makmur": Konvergensi Tujuan Akhir Setiap sistem ekonomi, pada akhirnya, adalah instrumen menuju sebuah cita-cita akhir tentang bagaimana manusia seharusnya hidup bersama. Dalam tradisi Islam, cita-cita itu disebut **falah** — sebuah konsep kemenangan atau keberuntungan hakiki yang bersifat multidimensi: kesejahteraan material (najah fi al-dunya) yang berpadu dengan keselamatan spiritual (najah fi al-akhirah). Falah bukan sekadar akumulasi kekayaan, melainkan keadaan hidup yang seimbang antara kecukupan lahiriah, ketenteraman batiniah, keadilan sosial, dan keberkahan kolektif. Dalam kerangka maqashid syariah, falah tercapai ketika lima kebutuhan dasar manusia (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, hifz al-mal) terlindungi secara menyeluruh, bukan hanya bagi segelintir orang, melainkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, cita-cita bangsa Indonesia ...

 15 # PENDIDIKAN EKONOMI PANCASILA-ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER --- ## Pengantar Bab Seluruh bangunan konseptual dan kelembagaan yang telah diuraikan sepanjang naskah ini — dari landasan nilai, sistem, pilar kerakyatan, posisi komparatif global, hingga kebijakan konstitusional — pada akhirnya akan hidup atau mati di tangan manusia yang mengoperasikannya. Betapapun sempurna arsitektur regulasi dan kelembagaan yang dirumuskan pada Bab 14, sistem tersebut akan runtuh jika dijalankan oleh generasi yang jiwanya telah dibentuk oleh nilai-nilai yang justru bertentangan dengannya. Bab 15 ini karena itu berpindah dari ranah struktur ke ranah kultur dan karakter: mendiagnosis krisis moral ekonomi kontemporer, merumuskan pendidikan ekonomi berkarakter sebagai jawabannya, memetakan kebutuhan kurikulum ekonomi integratif di perguruan tinggi, menegaskan peran tiga jalur pendidikan — pesantren, perguruan tinggi Islam, dan universitas nasional — dalam pembentukan sumber daya manusia ekon...

 # BAB 14 # KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI --- ## Pengantar Bab Setelah pada Bab 13 sistem ekonomi Pancasila-Islam diuji dan diperkaya melalui dialog komparatif dengan model-model ekonomi dunia, Bab 14 ini kembali menukik ke dalam negeri untuk menjawab pertanyaan yang paling praktis sekaligus paling mendasar: bagaimana kerangka konseptual yang telah dibangun sepanjang naskah ini dapat—dan sebagian sudah—diterjemahkan ke dalam kebijakan dan regulasi konkret di Indonesia? Bab ini menelusuri landasan konstitusional Pasal 33 UUD 1945 sebagai jangkar sinergi antara negara-bangsa dan syariat, memetakan perkembangan dan tantangan regulasi ekonomi syariah, menegaskan peran negara dalam menjamin dharuriyat (kebutuhan pokok) sebagai amanat ganda konstitusi dan syariah, mengkaji kebijakan industri halal sebagai agenda pembangunan nasional, serta menutup dengan pembahasan reformasi kelembagaan pada empat otoritas kunci—OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI—agar b...